Penonaktifan Anggota KPK 2021

13 Mei, 2021 | Feek | No Comments

Penonaktifan Anggota KPK 2021

Penonaktifan Anggota KPK 2021

Surat Keputusan (SK) lengkap dengan kop dan tanda tangan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tersebar di kalangan media, Selasa (11/5/2021) kemarin. Isinya seputar pembebasan tugas 75 pegawai lembaga antirasuah itu yang tak lolos menjalani Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TWK sendiri yaitu syarat yang harus dijalani seluruh pegawai KPK untuk alih status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tapi demikian, sepekan kebelakang percobaan ini merangsang tidak tidak banyak kontroversi. Pasalnya, isi soal dialami terlalu tendensius dan mengarah pada persoalan pribadi, kebebasan berdaya upaya dan agama.

Penonaktifan Anggota KPK 2021

TWK pun dialami berpotensi memicu perpecahan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kecuali itu, TWK juga disebut mustahil menjadi dasar untuk memberhentikan pegawai KPK yang tak lolos. Penyebabnya ketetapan eksperimen tersebut tak tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 seputar Komisi Pemberantasan Korupsi. Ditambah putusan uji latihan Mahkamah Konstitusi (MK) pada putusan itu yang menyebut bahwa alih status kepegawaian KPK tak boleh merugikan hak seluruh pegawainya.

Pasca terbitnya surat pembebasan tugas yang bertanggal 7 Mei 2021 itu, 75 pegawai dibebastugaskan. Berikut simpulannya:

1. Tidak lagi dapat kerjakan tugasnya

Ketua Wadah Kepegawaian KPK Yudi Purnomo Harahap menyebutkan pasca diterbitkannya surat pemberhentian tugas itu, penyelidik dan penyidik KPK yang tak lolos mustahil lagi mengerjakan tugasnya. Yudi pun menuliskan bahwa pegawai KPK akan langsung mengerjakan konsolidasi atas SK itu. Sebab keputusan MK menegaskan bahwa alihfungsi kepegawaian tak boleh mengganggu hak pegawai KPK. “Sebab guna kami putusan MK telah jelas bahwa peralihan status tak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK menjadi ASN,” jelas dia.

2. Bantah nonaktifkan pegawai tak lolos TWK

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengklaim tak ada pegawai yang dinonaktifkan karena tak lolos TWK. Tapi, lanjut Ali, 75 pegawai yang tak lolos itu berprofesi pantas arahan dari atasannya masing-masing. “Bisa kami ucapkan bahwa dikala ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena segala hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih berlaku,” ucap Ali. “Pengerjaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk berikutnya menurut keterangan dari atas arahan atasan langsung yang ditunjuk,” sambungnya.

Berdasarkan hasil informasi dari berita indonesia terbaru, progres tugas pegawai yang bersangkutanberikutnya menurut keterangan dari atas arahan atasan langsung yang bersangkutan.

“KPK dikala ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kemenpan-RB terkaitdengan tindak lanjut guna 75 pegawai yang diputuskan TMS [Tidak Memenuhi Prasyarat],” ujarnya.

Sebanyak 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK secara telah dinonaktifkan alias nonjob. itu diketahui melewati Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Biro SDM KPK, Yonathan Demme Tangdilintin.

Surat keputusan diteken semenjak tanggal 7 Mei 2021. SK tersebut berisikan penetapan keputusan pimpinan KPK seputar hasil asesmen percobaan wawasan kebangsaan yang tak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Write Reviews

Leave a Comment

Please Post Your Comments & Reviews

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No Comments & Reviews